Articles

Natuna Aset Penting Indonesia: Mengambil Langkah Cepat dalam Menjaga serta Memelihara Perairan, ZEE, dan Wilayah Indonesia

Oleh: Ridha Ananda L. Tobing dan Evelyn Lusiana Tobing

Di dalam era ketidakpastian yang terjadi pada saat ini menjadi sebuah hal yang sangat lumrah untuk menyaksikan berbagai perubahan dan dinamika yang bergeser dalam diskursus dan kajian hubungan internasional.

Terdapat berbagai isu yang sebelumnya telah diperbincangkan seperti isu perdagangan (serta implikasinya terhadap tren proteksionisme dan unilateralisme) hingga isu-isu yang sedang ‘naik daun’ seperti isu lingkungan dan perubahan iklim. Pada kajian artikel ini, tim penulis berupaya membahas hal yang bersifat “intermestic”, yaitu gabungan antara isu-isu domestik yang berimplikasi terhadap fenomena atau hubungan internasional. Dalam hal ini, tim penulis mengangkat isu wilayah Natuna terutama laut Natuna Utara yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kabupaten Natuna

Artikel ini akan memberikan pandangan dan argumen subjektif dari tim penulis terhadap isu ini, baik dari segi hukum, implikasi terhadap hubungan bilateral kedua negara terkait (Indonesia dan China) serta reaksi yang dihasilkan akibat dari eskalasi dalam beberapa hari dan minggu belakang dalam menyambut suatu tahun dan dekade baru, yaitu tahun 2020. Tentunya menjadi penting bagi warga negara Indonesia, khususnya pemuda Indonesia untuk memahami betapa pentingnya dan strategisnya wilayah Natuna dengan estimasi potensi ikan lestarinya sebanyak 767.000 ton.[1]

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan antara Indonesia dan Cina, ada pentingnya bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang menyebabkan daerah yang kaya potensi alam laut tersebut diperebutkan. Apakah sesederhana Cina menginginkan kekayaan alamnya karena secara historis dianggap milik mereka atau pentingnya menjaga keutuhan serta sovereign right (hak berdaulat) di Laut Natuna Utara bagi Indonesia dan menunjukkan kewibawaan atau citra Indonesia sebagai negara maritim? Tim penulis merasa penting untuk membahas sedikit latar belakang historis, perkembangan hukum laut internasional dan isu-isu kontemporer yang sebelumnya pernah terjadi (khususnya pada tahun 2016).

Seperti yang diketahui, Pulau Natuna merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dan berada di salah satu kawasan terluar Indonesia yang sangat dekat dengan Laut Cina Selatan atau LCS. Seperti yang dilansir dalam berbagai media arus utama, kawasan tersebut menjadi wilayah yang memiliki tingkat kompleksitas sengketa yang tinggi yang melibatkan setidaknya empat negara ASEAN yang mana Indonesia tidak termasuk sebagai negara claimant. Dalam hal Natuna, telah jelas terdokumentasi bahwa pada tanggal 18 Mei 1956, kawasan berpenduduk 81 ribu orang yang merupakan bagian dari 514 kabupaten dan kotamadya resmi[2] tersebut telah didaftarkan sebagai bagian wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB).[3]

Hal ini didukung pula dari sudut pandang hukum. Seperti yang terdapat dalam United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, suatu landas kontinen suatu negara pantai seperti Indonesia mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar teritorial.  Yang dimaksud dalam teritorial di sini adalah sepanjang 200 mil laut dari garis pangkal. Suatu landasan kontinen negara pantai tidak boleh melebihi batas tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 4 hingga 6. Wilayah Natuna tentunya merupakan yang memenuhi persyaratan tersebut sehingga seharusnya tidak terjadi masalah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Di dalam percaturan politik internasional yang sangat dinamik dan cenderung anarkis (dikarenakan ketiadaan otoritas yang lebih tinggi yang mengatur negara), Cina menggunakan pendekatan-pendekatan yang justru dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip rules-based order.

Seperti layaknya negara-negara yang memiliki permasalahan sengketa wilayah dan/atau salah satu negara mengklaim suatu aspek negara lain dimulai dengan klaim teritorial. Menariknya, Cina menggunakan dalil-dalil sosio-historis, yaitu Nine Dash Line atau Garis Putus. Apabila kita merujuk pada UNCLOS 1982, tentunya hal ini tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama para negara perumus (yang mana Indonesia dan Cina adalah negara penanda tangan). Klaim sosio-historis Cina pun tidak dapat dibuktikan secara tertulis, tersurat, dan koheren karena tidak ada bukti sejarah jika Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan.[4] Sehingga, penolakan dan pemboikotan Cina terhadap keputusan Mahkamah Arbitrase UNCLOS memberikan kebingungan bersama bagi komunitas dan dunia internasional. Terlebih lagi, dalam perumusan UNCLOS 1982, selama periode tersebut, tidak ada satu pun klaim dari Cina terhadap Laut Cina Selatan (yang pada saat itu masih dapat secara gamblang diklaim). Pandangan tersebut memberikan beberapa pemerhati isu ini untuk berpendapat bahwa Cina “lebih baik telat daripada tidak sama sekali”. Hal ini tentu memiliki alasan yang cukup mendasar karena pada saat itu Cina bukanlah negara yang kita kenal saat ini sebagai salah satu negara adidaya dan regional hegemony terutama dalam menyebarkan pengaruhnya di kawasan Laut Cina Selatan dan sekitarnya.

Itulah beberapa alasan mengapa hingga saat ini, negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam lingkup institusinya tidak dapat menyepakati Conduct of Parties in the South China Sea (CoC) dan hanya sampai pada bagian “deklarasi” hingga beberapa dekade belakangan ini. Terlepas dari keterlibatan dan peran ASEAN untuk menyelesaikan ini sebagai institusi regional, negara-negara ASEAN memiliki pandangan dan kepentingan yang beragam dalam menyikapi ini. Indonesia memiliki posisi yang jelas, yaitu bukan sebagai negara claimant. Artinya, Indonesia memandang tidak ada perlu perundingan karena memang tidak ada masalah.

Yang kemudian terjadi pada Natuna Utara dan muncul di berbagai media arus utama adalah pelanggaran pengambilan ikan di wilayah ZEE Indonesia oleh kapal Cina. Tertulis jelas dalam UNCLOS 1982 bahwa sebagai negara pantai, Indonesia dapat menggunakan upaya-upaya hukum yang dianggap perlu seperti mengingatkan (warning), mengusir serta memberlakukan peraturan yang berlaku (seperti kebijakan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, yaitu menenggelamkan kapal pencuri ikan). Penegakan hukum secara konkret tersebut dianggap telah memberikan ‘efek jera’ bagi negara-negara asing. Hal ini diperkuat dengan berkurangnya isu-isu seperti pencurian ikan dan lain-lainnya sejak tahun 2016.  Yang menjadi menarik untuk dibahas adalah mengapa Cina melakukannya sekarang? Apakah turunnya Susi Pudjiastuti dari jabatan menteri dianggap sebagai kesempatan emas untuk China menjajakkan kaki di ZEE Indonesia tersebut? Apakah perhatian pemerintah yang tertuju pada bencana di awal tahun 2020 dilihat sebagai celah oleh Cina untuk masuk ke Natuna?

Beberapa pakar hukum internasional, seperti Prof. Hikmahanto Juwana telah mengatakan bahwa Pemerintah Cina saat ini sedang “menguji” kabinet baru dari Presiden Joko Widodo setelah periode keduanya.[5] Pandangan ini memberikan suatu anggapan baru yang lazim dalam hubungan internasional bahwa pada saat terjadi perubahan kekuasaan, terdapat kecenderungan dari pihak lain (atau pihak lawan) untuk mencari tahu dan mengetahui seberapa powerful negara tersebut. Cina melakukannya dengan “mengusik” perairan ZEE Indonesia, menggunakan upaya-upaya yang cenderung agresif dan berharap Indonesia akan memberikan tanggapan yang impulsif terhadap hal ini. Namun, hal ini dibaca oleh pemerintah Indonesia dan memilih untuk menahan diri serta merespon dengan tindakan-tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, terdapat pelbagai diskusi yang menganggap bahwa Indonesia pun tak luput dari pengaruh “debt trap” dari pinjaman dan investasi dari Cina.

Seperti yang diketahui, Cina merupakan salah satu pemain besar di kawasan maupun global yang tidak sungkan dan dapat secara gamblang, dapat dilihat dari kasus Laos, Maladewa dan khususnya Nepal, yang tidak dapat membayar kembali (tidak ‘balik modal’) biaya pembangunan bandaranya kepada China yang merencanakan akan menggunakannya (apabila tetap tidak dapat membayar) sebagai pangkalan militer luar negerinya.[6] Tentunya ini menjadi hal yang penting bagi Indonesia untuk dipertimbangkan. Hal ini dapat memungkinkan, apabila tidak dibarengi dengan kehadiran sipil (nelayan) maupun militer (coast guards dan KRI), dapat digunakan oleh Cina untuk membangun infrastruktur dan perlahan-lahan “mengambil alih” tempat tersebut dengan dalil secara de facto bahwa segala sesuatu di sana telah difasilitasi dan dibangun oleh Cina.

Hal serupa mengingatkan setidaknya terkait dengan isu Sipadan-Ligitan, suatu pembelajaran yang penting bagi Indonesia bahwa penting untuk memperhatikan segala upaya pemerataan pembangunan dalam segi ekonomi dan sosial di seluruh wilayah, termasuk di wilayah-wilayah terluar sekali pun. Untuk itu penting bagi Indonesia untuk senantiasa waspada, tetap ‘berkepala dingin’ dan juga menggunakan upaya-upaya diplomatik dan legal untuk menyiasati gerakan-gerakan regional hegemony seperti Cina. Dengan asumsi bahwa kedua aktor adalah aktor nasional (sebagai negara), tentunya keduanya memiliki strategi dan pertimbangan khusus apabila ingin bertindak lebih ‘agresif’ dan tentunya dapat memberikan dampak merugikan apabila terjadi miskalkulasi dan mispersepsi dalam mengambil suatu sikap atau tindakan.

Seperti yang diketahui, Indonesia secara tegas telah menolak untuk mengakui Nine Dash Line yang dianggap tidak memiliki basis hukum internasional yang jelas. Hal ini sejalan dengan kutipan dari Thucydides yang menyatakan “the strong must do what they can and the weak must suffer what they must.” Dalam hal ini, dikarenakan status quo Cina yang merupakan regional hegemony menyadari bahwa negara tersebut dapat terus melakukan tindakan semaunya karena negara yang dihadapinya (Indonesia) tidak dapat mampu menyeimbangi tindakannya.

Ketidaksetaraan atau ketimpangan dalam hubungan internasional atau antar negara tersebut yang menjadi landasan atau basis mengapa Indonesia memilih untuk tidak menggunakan kekuatan, tetapi lebih mengedepankan rule of law serta penggambaran Cina sebagai negara asing yang melakukan pelanggaran ZEE negara lain dengan mencuri dan mengancam nelayan setempat dengan kekerasan. Ini tentunya memberikan anggapan kepada komunitas internasional bahwa Cina menggunakan tindakan-tindakan agresif yang tidak semestinya dan menjadi leverage bagi pemerintah Indonesia untuk membawa isu-isu ini ke ranah regional (ASEAN) dan bahkan global (G-20, APEC, PBB dll.) terkait dengan ketidakpatuhan China dan tindakan-tindakannya yang berpotensi menyebabkan instabilitas di kawasan LCS dan sekitarnya maupun terhadap dunia.

Namun, penulis melihat bahwa dengan menggunakan taktik yang seperti ini, bukan tidak mungkin Cina bisa mendapatkan Laut Natuna Utara seperti Malaysia mendapatkan Sipadan. Kepemilikan kedaulatan Indonesia secara hukum memang sudah sangat jelas dan diakui di ranah internasional. Namun, jika keadaan secara de facto tidak menunjukkan adanya aktivitas warga negara yang berkelanjutan dan signifikan, terutama dalam mengelola sektor perikanan Natuna Utara, Cina bisa saja memanfaatkan dan bahkan merebutnya. Hal ini bisa saja terjadi jika pemerintah Indonesia tidak segera memberikan akses dan fasilitas bagi para warga sekitar untuk mengolah Natuna Utara serta keamanan di Natuna. Dari sini, menjadi hal penting untuk dipahami bahwa kehadiran fisik para nelayan di perairan ZEE Indonesia menjadi solusi untuk memastikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di sana sepenuhnya dimanfaatkan oleh Indonesia sehingga tidak ada lagi ruang dan kesempatan bagi pihak-pihak asing, khususnya Cina untuk melakukan pelanggaran.

Dengan munculnya konflik Laut Cina Selatan kembali pada tahun 2020, apakah artinya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan mengalami kemunduran? Pada tahun 2019, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal batas-batas maritim bersama Filipina dan Malaysia. Hal ini sangat menarik dan tentunya berkaitan dengan isu Laut Cina Selatan karena sejak tahun 1970, belum pernah ada batas maritim yang berhasil disepakati, terutama antara Indonesia dengan Malaysia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2020 bahwa Indonesia dan Filipina telah menuntaskan perundingan serta mendepositkan Perjanjian batas ZEE ke PBB pada September 2019. Selain itu, tim Teknis Indonesia dan Malaysia secara prinsip telah menyepakati batas laut teritorial di Laut Sulawesi. Penulis melihat bahwa perundingan-perundingan batas maritim yang mulai digalakkan oleh Indonesia bersama dengan negara-negara tetangga di sekitar Laut Cina Selatan merupakan salah satu trigger bagi Tiongkok untuk kembali melakukan aksi-aksi demi mengeklaim “Nine Dash Line”. Perbedaan klaim Indonesia (dengan dalil UNCLOS 1982) dan Cina (dengan dalil Nine Dash Line) dinilai tidak akan mencapai titik temu. Oleh karena itu, Hikmahanto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menggunakan backdoor diplomacy atau diplomasi pintu belakang, yang mana tidak lagi menggunakan perangkat negara, melainkan mendatangkan dua tokoh dari kedua negara dengan tujuan untuk mencairkan suasana.[7] Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat memberi tahu melalui tokoh tersebut bahwa sangat dimungkinkan akan timbul sentimen anti-China di Indonesia yang tentunya akan sangat merugikan China. Dengan demikian, apabila hal tersebut terjadi, Indonesia tidak dapat banyak berbuat karena disebabkan oleh tindakan China sendiri.

Selain itu, menurut pandangan penulis, Pemerintah Indonesia harus satu suara dan konsisten untuk tidak mengakui adanya Nine Dash Line serta tegas dalam menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan Cina. Pemerintah juga perlu mempercepat langkah dalam menjaga dan memelihara Natuna Utara beserta sumber daya alamnya karena penulis percaya dalam sistem internasional yang anarki tidak ada entitas yang dapat diatur dan diterka tindakannya sehingga Indonesia harus menyiapkan langkah cepat selanjutnya untuk melindungi kepentingan Indonesia, yaitu ZEE di Natuna Utara. Penulis merasa upaya Jepang yang bersedia membantu Indonesia dalam membangun Natuna harus diterima dengan baik untuk menutup kemungkinan Cina berpeluang melakukan investasi di Natuna. Pasalnya, seperti yang diketahui, Cina memiliki taktik debt trap dan tentunya Indonesia tidak ingin ada konflik atau permasalahan baru yang bisa menodai persahabatan. Selain itu, menerima niat baik Jepang untuk melakukan balancing atas kerenggangan hubungan bilateral Indonesia-Cina yang berusia 70 tahun.

Dilihat dari banyaknya berita mengenai Natuna yang bertebaran di luar sana, pemerintah harus mengimbau masyarakat untuk selalu cermat dalam membaca berita dan informasi yang beredar serta mencegah opini individu yang tidak bertanggung jawab yang mengaitkan isu maritim dengan isu ras atau SARA. Tentunya kita tidak ingin kehilangan mitra yang telah membantu perekonomian Indonesia hanya karena persoalan SARA yang sama sekali tidak ada relevansinya.Hal penting lainnya selain patroli, fasilitas, dan pembangunan di Natuna Utara, pemerintah harus memperhatikan peralatan para nelayan setempat yang tidak semodern nelayan-nelayan di pulau lainnya. Peralatan yang unggul tentunya diperlukan untuk mengolah sumber daya alam yang ada di Natuna Utara dengan lebih baik.

Last but not least, pembangunan di Natuna baik secara material maupun nonmaterial bukan hanya tugas dan kewajiban pemerintah. Indonesia memiliki berbagai macam komunitas maritim yang tentunya sangat ingin turun langsung dan memberikan sumbangsih untuk Natuna dan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memberikan akses kepada beberapa organisasi maritim yang kredibel untuk membantu pemerintah membangun Natuna secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan di era yang melibatkan berbagai dimensi dan elemen dalam struktur internasional ini, kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci untuk keberlangsungan dan keberlanjutan.


[1] Rizky Alika. “Pemerintah akan Optimalkan Industri Perikanan di Perairan Natuna”, Katadata.co.id, 8 Januari 2020, https://katadata.co.id/berita/2020/01/08/pemerintah-akan-optimalkan-industri-perikanan-di-perairan-natuna
[2] Ibid.
[3] Serafica Gischa. “Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia”, Kompas.com, 4 Januari 2020, https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all
[4] Nograhany Widhi Koesmawardhani. “Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan”, News.detik.com, 12 Juli 2016, https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan
[5] CNBC, “Klaim Natuna, Guru Besar UI: China Menguji Kabinet Jokowi”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20191125192456-8-117906/klaim-natuna-guru-besar-ui-china-menguji-kabinet-jokowi
[6] Quartz India, “Is Nepal falling into a Chinese debt trap?”, Quartz India, 19 November 2018,  https://qz.com/india/1466287/is-nepal-falling-into-chinas-belt-and-road-debt-trap/
[7] Ihsanudin, “Polemik Natuna, Hikmahanto Sarankan Pemerintah Tempuh Diplomasi Pintu Belakang”, 13 Januari 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/01/13/19305191/polemik-natuna-hikmahanto-sarankan-pemerintah-tempuh-diplomasi-pintu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *